Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), mengumumkan kebijakan pemerintah, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (6/1/2021), terkait pembatasan kegiatan masyarakat  untuk mencegah semakin tingginya angka penularan Covid-19 yang terjadi hingga saat ini. “Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin,” ujar Airlangga dalam  konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Airlangga pun menambahkan, pembatasan kegiatan masyarakat ini akan dilaksanakan di Jawa dan Bali, selama 15 hari, pada 11-25 Januari 2021.

Terkait kebijakan ini, pemerintah menerapkan 4 parameter yang digunakan dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat di suatu daerah, “Parameternya yaitu kasus aktif, tingkat kematian, tingkat kesembuhan dan tingkat keterisian rumah sakit yang menjadi prioritas untuk pengendalian covid-19 di wilayah tersebut,” kata Airlangga. . “Keterisian RS untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen,” tambahnya.

“DKI Jakarta misalnya keterisian rumah sakit (RS) di atas 70 persen. Provinsi Banten keterisian rumah sakit di atas 70 persen, kasus aktif di sana di atas nasional sementara kesembuhan masih di bawah nasional,”  urai Airlangga.

“Kondisi di DIY juga sama seperti di Jawa Tengah,”.

“Di Jawa Timur, keterisian rumah sakit di atas 70 persen, angka kesembuhan di bawah rata-rata nasional dan angka kematian di atas angka nasional,” lanjutnya.

Menurut parameter yang telah ditetapkan, dalam hal ini, provinsi-provinsi yang terdapat di Jawa-Bali dapat dikatakan memenuhi parameter, salah satunya ataupun lebih, dari parameter tersebut.

Meskipun kebijakan pembatasan sosial masyarakat diterapkan, pemerintah tetap memperbolehkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lainnya, dalam hal ini kegiatan belajar mengajar, sektor pekerjaan, pusat perbelanjaan dan moda transportasi, dengan catatan, ada hal-hal yang harus dibatasi dalam kegiatan sosial tersebut.

“Penerapan pembatasan sosial meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen dengan protokol kesehatan yang ketat, lalu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Kemudian, pembatasan jam buka untuk kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 dan kegiatan makan dan minum di tempat maksimal kapasitas 25 persen,” ungkap Airlangga.

“Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat,”

“Pemerintah pun mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat,”  ujar Airlangga. Kegiatan di tempat ibadah juga masih diizinkan dengan membatasi peserta maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

“Pembatasan terakhir yakni pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum,” tambahnya.

Airlangga Hartarto mengatakan, gubernur dapat menetapkan kabupaten/kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan empat parameter itu dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Selain itu, Dia pun menegaskan, kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali, bukanlah untuk melarang kegiatan masyarakat, hanya saja ada beberapa hal-hal yang harus dibatasi pelaksanaanya.

“Jadi membatasi, bukan melarang,” imbuhnya.

Dengan demikian, seiring kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali yang dibuat pemerintah, Airlangga meminta masyarakat untuk tidak terlalu panik menghadapi hal tersebut, karena kebijakan ini ditujukan sebagai upaya menekan laju kasus aktif penularan Covid-19 pada masyarakat.

ROHILATUSSAADIAH

Alumni SMP Terpadu Sindangkarya dan SMK Sindangkarya Islamic School (SIS)

Universitas Lampung – S1 Pendidikan Bahasa Prancis