Ketika Kemerdekaan Hanya Berhenti pada Upacara, Spanduk, dan Tepuk Tangan

Setiap bulan Agustus, kita kembali sibuk bicara tentang kemerdekaan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, lomba digelar, pejabat berpidato, dan rakyat bertepuk tangan. Lalu, setelah upacara selesai, kita pulang.

Pertanyaannya sederhana, tetapi mungkin agak mengganggu : buat apa kita merdeka?. Kalau merdeka hanya berarti bebas memasang bendera, bebas mengadakan lomba panjat pinang, atau bebas mengunggah ucapan “Dirgahayu Republik Indonesia” di media sosial, rasanya kemerdekaan kita terlalu murah. Sebab kemerdekaan sejatinya bukan sekadar terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan adalah kemampuan sebuah bangsa untuk mengurus dirinya sendiri dengan adil, bermartabat, dan bertanggung jawab.

Dan di sinilah masalahnya. Kita memang sudah merdeka dari penjajah. Tetapi apakah kita sudah merdeka dari korupsi, kolusi, nepotisme, keserakahan, fanatisme kelompok, dan mentalitas “yang penting keluarga saya aman”?.

Penjajah Pergi, Mental Penjajahan Jangan-Jangan Tinggal

Dulu penjajah datang dengan kapal dan senjata. Sekarang, bentuknya bisa jauh lebih halus. Ada yang datang membawa proposal. Ada yang membawa jabatan.

Ada yang membawa koneksi. Ada yang membawa nama keluarga. Ada yang membawa kepentingan kelompok. Tidak perlu meriam. Cukup telepon satu orang yang “punya akses”. Maka lahirlah sebuah ironi : bangsa yang dahulu berjuang agar tidak dijajah oleh bangsa lain, kadang justru rela dijajah oleh kepentingan segelintir orang dari bangsanya sendiri.

Korupsi mengambil uang rakyat. Kolusi mengatur jalan agar kepentingan tertentu mendapat karpet merah. Nepotisme membuat kompetensi kalah oleh hubungan keluarga dan kedekatan.

Yang pintar bisa kalah oleh yang “punya orang dalam”. Yang jujur kadang dianggap bodoh. Yang kritis dicurigai. Yang dekat dengan kekuasaan mendapat kursi empuk. Akhirnya masyarakat belajar satu pelajaran yang sangat berbahaya: bukan bagaimana menjadi orang baik, tetapi bagaimana menjadi orang yang punya akses.

Kalau itu terus berlangsung, jangan heran bila suatu hari anak-anak kita bertanya: “Pak, kalau mau berhasil harus pintar atau harus punya kenalan?” Kita mungkin terdiam. Karena jawabannya terlalu pahit untuk diucapkan.

Rakyat: Merdeka dalam Konstitusi, Bingung dalam Realitas

Ironisnya, rakyat sering berada pada posisi paling unik. Secara hukum, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Dalam kenyataan, rakyat sering hanya menjadi penonton. Ketika harga naik, rakyat menyesuaikan diri. Ketika pajak naik, rakyat membayar. Ketika lapangan kerja sulit, rakyat disuruh meningkatkan keterampilan. Ketika pelayanan buruk, rakyat diminta bersabar. Ketika terjadi korupsi, rakyat diminta percaya kepada proses hukum. Ketika pemilu datang, rakyat kembali dipanggil sebagai “yang paling berkuasa”. Begitu pemilu selesai? Rakyat kembali menjadi rakyat. Ada satire kecil di sini:

Rakyat sebenarnya sangat berkuasa. Hanya saja kekuasaannya paling terasa lima menit ketika mencoblos. Setelah itu, rakyat kembali mencari parkir, mencari pekerjaan, mencari harga sembako murah, dan mencari cara membayar tagihan. Itulah humor pahit demokrasi. Kita sering disebut sebagai bangsa yang berdaulat, tetapi sebagian rakyat masih merasa tidak berdaya mengubah keadaan.

Mungkin karena terlalu lama diajari bahwa masalah bangsa adalah urusan pemerintah. Padahal pemerintah juga lahir dari masyarakat.

Korupsi Tidak Turun dari Langit

Kita sering membicarakan korupsi seolah-olah koruptor adalah makhluk asing yang tiba-tiba turun dari planet lain. Padahal mereka lahir dari masyarakat kita. Mereka pernah sekolah. Mereka punya keluarga. Mereka pernah menjadi anak-anak. Mereka pernah diajari tentang kejujuran.

Artinya, persoalan korupsi bukan hanya persoalan hukum. Ia juga persoalan karakter. Bangsa yang ingin maju tidak cukup hanya membangun gedung, jalan, bendungan, pelabuhan, dan teknologi. Ia harus membangun manusia. Sebab jalan yang bagus bisa dilalui mobil. Tetapi karakter yang buruk bisa menghancurkan sebuah negara. Kita boleh memiliki teknologi paling canggih, tetapi kalau mentalitasnya masih “asal saya dapat bagian”, teknologi hanya membuat praktik lama menjadi lebih cepat. Dulu mungkin amplop berpindah tangan.

Sekarang bisa saja angka berpindah rekening. Teknologinya berubah. Mentalitasnya belum tentu.

Yang Lebih Berbahaya dari Korupsi adalah Pembenaran terhadap Korupsi

Korupsi menjadi semakin berbahaya ketika masyarakat mulai terbiasa. “Ah, semua juga begitu.” “Kalau tidak ikut, kita yang rugi.” “Yang penting tidak ketahuan.” “Dia kan cuma mengambil sedikit.”

Ungkapan-ungkapan semacam itu sebenarnya adalah pupuk bagi kerusakan. Ketika masyarakat mulai menganggap ketidakjujuran sebagai sesuatu yang wajar, maka korupsi tidak lagi menjadi penyakit individual. Ia berubah menjadi budaya. Dan budaya jauh lebih sulit diberantas daripada seorang koruptor. Sebab seorang koruptor bisa dihukum. Tetapi bagaimana menghukum sebuah mentalitas?

Kita Juga Terlalu Mudah Terpolarisasi

Ada persoalan lain yang tidak kalah serius: kita mudah sekali dipecah. Beda pilihan politik menjadi permusuhan. Beda pendapat menjadi kebencian. Beda kelompok menjadi alasan untuk saling merendahkan. Media sosial kemudian menjadi arena perang. Jempol menjadi senjata. Komentar menjadi peluru. Algoritma menjadi provokator yang tidak pernah ikut pemilu tetapi mampu menentukan siapa yang kita benci. Ironisnya, ketika rakyat sibuk bertengkar tentang siapa yang paling benar, mereka sering lupa bertanya: Siapa yang sebenarnya sedang menikmati keuntungan dari pertengkaran kita?

Bangsa yang terpolarisasi mudah dikendalikan. Masyarakat yang sibuk saling mencaci tidak punya banyak energi untuk mengawasi kekuasaan. Karena itu, kemerdekaan membutuhkan kedewasaan. Kita harus belajar bahwa berbeda tidak berarti bermusuhan. Kritik bukan kebencian.

Mencintai bangsa bukan berarti selalu memuji pemerintah. Dan mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Justru dalam negara yang sehat, kritik adalah vitamin bagi demokrasi.

Merdeka dari Diri Sendiri

Pada akhirnya, kemerdekaan paling sulit bukanlah kemerdekaan dari penjajah. Tetapi kemerdekaan dari diri kita sendiri. Merdeka dari keserakahan. Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari mentalitas ikut-ikutan. Merdeka dari fanatisme buta. Merdeka dari kebiasaan menyuap. Merdeka dari budaya “asal ada bagian untuk saya”. Merdeka dari kebiasaan mencari kambing hitam.

Dan yang paling penting: merdeka dari keyakinan bahwa kita tidak bisa mengubah apa pun. Perubahan bangsa tidak selalu dimulai dari istana. Kadang ia dimulai dari rumah. Dari orang tua yang mengajarkan kejujuran. Dari guru yang tidak memperjualbelikan nilai. Dari pengusaha yang tidak menyuap. Dari pejabat yang berani mengatakan tidak. Dari pegawai yang tidak meminta uang tambahan. Dari wartawan yang menjaga independensi. Dari akademisi yang tidak menjual kebenaran. Dari masyarakat yang tidak lagi memuja kekuasaan. Dan dari warga negara yang berani mengatakan : “Tidak. Ini salah.”

Lalu, Buat Apa Kita Merdeka ?

Kita merdeka bukan supaya setiap tahun bisa mengulang slogan yang sama. Kita merdeka supaya manusia Indonesia mempunyai kesempatan hidup bermartabat. Supaya hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Supaya kekayaan negara tidak hanya dinikmati segelintir orang. Supaya jabatan menjadi amanah, bukan warisan keluarga. Supaya pendidikan melahirkan manusia berpikir, bukan sekadar pencari ijazah.

Kita nerdeka supaya demokrasi menghasilkan kedewasaan, bukan permusuhan. Supaya perbedaan menjadi kekayaan, bukan alasan untuk saling membakar. Dan supaya anak-anak kita kelak tidak bertanya : “Mengapa Indonesia sudah lama merdeka, tetapi rakyatnya masih merasa tidak berdaya?”

Kemerdekaan bukan keadaan yang selesai pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah pekerjaan yang harus terus dilakukan setiap hari. Setiap kali kita menolak korupsi, kita sedang memperpanjang kemerdekaan. Setiap kali kita menolak nepotisme, kita sedang menjaga keadilan. Setiap kali kita menghormati perbedaan, kita sedang mempertahankan persatuan. Setiap kali kita berani berkata benar meskipun tidak populer, kita sedang merawat republik. Sebab negara tidak akan menjadi besar hanya karena rakyatnya pandai meneriakkan “Merdeka!”. Negara menjadi besar ketika rakyatnya mampu menjawab pertanyaan yang lebih sulit: “Setelah merdeka, apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan itu?”.

Jangan sampai setiap Agustus kita merayakan kemerdekaan dengan begitu meriah, sementara sepanjang tahun kita membiarkan ketidakjujuran, keserakahan, dan perpecahan diam-diam menjajah kita. Kalau begitu, mungkin kita memang sudah merdeka. Tetapi belum tentu merdeka sejati. Dan barangkali, itulah pekerjaan rumah terbesar bangsa ini.

Penulis: Ruli Alqodri Mustafa, kolumnis, pemerhati sosial dan ekonomi, founder The TwinsPrime Economics Studies – Cilegon, Banten