Kisah Bung Karno Ambil Istri Baru (1)

Pada 1952 pemerintah mengeluarkan UU No. 19 yang pada dasarnya sama dengan UU No. 35 tahun 1949, di mana pejabat sipil boleh menyebut beberapa nama istri (tapi tidak boleh lebih dari empat) untuk memperoleh uang pensiun suaminya. Pada masa pemerintahan kolonial, seorang pejabat hanya boleh mendaftarkan satu istrinya yang sah untuk memperoleh uang pensiun suaminya – dan otomatis anak-anaknya. Organisasi-organisasi Islam menyetujui, sementara organisasi perempuan yang bertemu di Bandung pada November 1952 untuk Kongres Wanita Indonesia sepakat menolaknya. Mereka menilai bahwa undang-undang ini membenarkan poligami. Memasuki tahun 1953 pemerintah belum juga mau mencabutnya  Muncul berbagai demonstrasi yang  mendesak agar UU  tersebut dicabut. Tapi pemerintah merasa belum saatnya menarik, dan pada Februari baru  bersedia membicarakannya dengan orgnisasi-organisasi yang mendukung (Muslimat Masyumi, Muslimat NU dan GPII Putri) serta kelolmpok-kelompok yang menentang.

Akan tetapi, di tengah-tengah usaha memperjuangkan undang-undang perkawinan anti- poligami tersebut, gerakan kaum perempuan mendapat tamparan menyusul kabar perkawinan Presiden Soekarno dengan Nyonya Hartini pada Juni 1954. Mereka kecewa dengan Presiden. Bukankah Soekarno dulu yang mengilhami kongres-kongres perempuan dengan sikap yang ditunjukkannya pada masa kolonal? Bukankah pula dia yang mengajar perempuan secara khusus setiap akhir pekan pada masa revolusi di Yogtakarta? Bukankah juga dia menulis Sarinah pada tahun 1947, di mana pada penutup bukunya itu dia menulis “……Dalam masyarakat ini kalian akan bahagia; kalian akan menjadi perempuan merdeka”?

Dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno menyatakan: “Tepat di tengah menghangatnya masalah ini, presiden mereka menikahi istrinya yang kedua. Timbul kehebohan. Para perempuan itu, yang merasa kuatir kedudukan istana, mengadakan protes. Sikap militan mereka membuat aku menderita, terutama ketika koran-koran terus menyerangku. Kalau demosntrasi ini dilakukan untuk menentang kebijaksanaan Negara, aku dapat segera mengambil tindakan. Tetapi meski situasinya membuat aku menghadapi kesulitan dan menimbulkan kemrahanku, demonstrasi ini ditujukan kepada pribadiku. Karena itu aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak menyuruh mereka supaya tutup mulut, tetapi aku  berusaha, misalnya, untuk menahan perasaan supaya tidak melukai hati mereka selanjutnya.

Tapi mengapa Bung Karno mengawini Hartini? Apakah dia tidak menyadari bahwa hal itu akan menimbulkan protes dari kaum sebagian kaum perempuan? Dia berkata: “Alasannya sederhana saja. Alasan pokok yang telah berlangsung sejak zaman dulu dan akan tetap berlangsung  terus setelah aku tiada lagi: Aku bertemu dengannya. Aku jatuh cinta kepadanya. Dan begitulah yang terjadi. Tidak lebih dari itu.”  Setelah perkawinannya yang kedua ini, Bung Karno menikah lagi dengan beberapa perempuan, di antaranya dengan perempuan asal Jepang yang kemudian dikenal dengan Ny. Dewi Soekarno.

Menurut Soekarno, istrinya Fatmawati marah sekali atas perkawinannya itu. “Seharusnya dia tidak perlu marah. Istriku yang pertama dan kedua ini adalah penganut Islam yang saleh, yang mengetahui benar hukum-hukum agama kami. Dan mereka mengerti. Atau, bagaimanapun, seharusnya mengerti. Tetapi Fatmawati memutuskan pergi dari istana. Itu adalah pilihannya sendiri. Bukan aku,” ujar Bung Karno. Meski memiliki kehidupan masing-masing, Bung Karno tidak menceraikan Fatmawati. “Aku masih menjadi suaminya dan aku menyokong penghidupannya, bukan negara.”

Bersambung

Sumber: Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, edisi revisi (2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published.